Kendari — sultraupdate_ Fakta mengejutkan terungkap di balik aksi unjuk rasa yang digelar sekelompok orang di Jakarta dua pekan lalu. Aksi tersebut sebelumnya mempersoalkan berbagai program infrastruktur di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dibiayai melalui APBN, bahkan ikut menyeret nama Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae.
Namun setelah dilakukan penelusuran, aksi tersebut ternyata bukan aspirasi murni, melainkan diduga merupakan aksi berbayar karena terdapat permintaan uang sebelum demonstrasi digelar.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Barisan Masyarakat Pemerhati Pembangunan dan Kebijakan Sulawesi Tenggara (BMPPK-SULTRA), yang memastikan bahwa aksi tersebut sarat kepentingan dan tidak memiliki dasar kuat.
“Setelah kami telusuri, aksi itu tidak murni aspirasi. Ada permintaan uang kepada beberapa pihak untuk membiayai unjuk rasa tersebut. Jadi ini jelas aksi pesanan yang bermotif transaksi, bukan penyampaian kritik secara objektif,” tegas Ketua Umum BMPPK-SULTRA.
Ia juga menegaskan bahwa pencatutan nama Ridwan Bae dalam aksi tersebut sangat tidak berdasar. Menurutnya, penyampaian tuduhan tanpa data, apalagi dalam aksi yang diduga berbayar, adalah tindakan yang dapat merusak integritas proses demokrasi.
“Nama Pak Ridwan Bae dicatut tanpa dasar. Ini berbahaya karena bisa membentuk opini publik yang keliru. Jika aksi saja sudah berbayar, maka tuduhan mereka otomatis kehilangan kredibilitas,” tambahnya.
Ketua BMPPK-SULTRA mengaku pihaknya menerima laporan bahwa panitia aksi menghubungi sejumlah pihak dengan meminta dukungan dana agar mereka bersedia membawa massa dan isu tertentu ke Jakarta.
Ia menilai praktik seperti ini tidak hanya menyesatkan publik, tetapi juga merusak nilai perjuangan masyarakat yang benar-benar ingin menyampaikan aspirasi secara jujur.
“Kami mengecam keras model aksi seperti ini. Demonstrasi adalah hak demokratis, tetapi ketika dijadikan transaksi, itu menghina perjuangan rakyat. Kami meminta aparat untuk menelusuri pihak-pihak yang terlibat,” ujarnya.
BMPPK-SULTRA berharap agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh klaim-klaim yang tidak berdasar apalagi disampaikan melalui aksi yang dibangun dengan motif finansial.
Hingga berita ini dimuat, pihak penyelenggara aksi belum memberikan klarifikasi terkait dugaan permintaan uang tersebut.
